KOMISI VI DPR PERTANYAKAN PERKEMBANGAN PROYEK PERCEPATAN PEMBANGKIT LISTRIK 10.000 MW

23-11-2009 / KOMISI VI

            Anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan perkembangan proyek percepatan pembangkit listrik 10.000 Megawatt. Terganggunya pasokan listrik dari pembangkit kepada rumah tangga dan industri sangat mempengaruhi lambatnya perkembangan perekonomian.

            Kekhawatiran diungkapkan Dewi Coryati dari Partai Amanat Nasional, dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, dengan Direktur Utama PT. PLN Fahmi Mochtar dan Dirut PT. Pertamina Karen Agustiawan, Senin (23/11), di gedung DPR, Jakarta.

            Masyarakat telah sangat tergantung kepada energi listrik, hampir pada kegiatan hingga dapat mempengaruhi stabilitas negara tergantung pada listrik. “Kekuarangan pasokan listrik berpengaruh pada aktifitas terganggu, demikian terjadi pada industri yang menjadi salah satu pilar perekonomian negara,” tegas Dewi Coryati.

            Kekurangan pasokan listrik menyebabkan produktivitas industri mengalami kerugian, hal ini menyebabkan perbaikan iklim investasi terhambat karena tidak ada kepastian.

            Menurutnya krisis ini tejadi karena mismanagemant dari PLN antara lain menyangkut jalur distribusi listrik nasional, usangnya peralatan, dan belum memadainya jaringan transmisi merupakan penyebab utama krisis listrik.

            Sebenarnya krisis listrik di Jawa dan Bali, disebabkan suplay yang tidak memadai, Coryati mengungkapkan karena peralatan yang tua, sehingga kerap mengalami kerusakan. Hal itu diperparah, dengan tidak memiliki cadangan peralatan.

            Dewi Coryati mengatakan pengelolaan energi primer untuk memproduksi listrik sangat buruk. Menurutnya pengelolaan energi primer yaitu gas dan baru bara walaupun produksi batu bara dan gas sangat banyak, namun kebutuhan gas PLN untuk listrik dalam negeri tidak terpenuhi. “Kebutuhan gas di Kilang Tangguh Papua di jual murah Pertamina ke Cina 3,35 USD/MMBTU, sementara pembangkit listrik di Muara Karang harus membeli 5,5 USD/MMBTU,” ungkapnya.

            Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan operasi dan investasi PT. PLN tahun 2010, menurut Dewi Coryati dibutuhan dana sebesar 80 T.  Dewi mendesak Pemerintah memenuhi kebutuhan dana tersebut, agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali saat sebelum krisis keuangan tahun 2008 yaitu 7%, pertumbuhan infratruktur akan tumbuh 14% dan akan tercipta lapangan kerja. .

            Mengutib dari Peneliti Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen (KPPK) Agus Subagio, Dewi menyatakan bahwa sebagai catatan pemasukan PT. PLN untuk 2010 berasal dari penjualan surat utang domestic dan internasional sebesar 9 T, dana internal PT PLN yang berasal dari TDL sebesar 21,39 T setelah TDL dinaikan 23% awal 2010 dan subsidi pemerintah 2010 sebesar 37,8 T. Dari semua total ini sekitar 68,19 T sehingga defisit sekitar 11,81 T.  

            Anggota dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Iskandar Syaichu mendesak kepada Diurut PLN untuk segera menyelesaikan Proyek Percepatan Pembangkit Listrik 10.000 MW. "Kita mendesakPLN segera menyelesaikan Proyek Pembangkit listrik 10.000 MW, yang menjadi program Presiden Susilo Banbang Yudhoyono, dalam prioritas 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II," tegasnya.

            Dalam Rapat Kerja tersebut, ketua Komisi VI Airlangga mengatakan dalam memacu pertumbuhan perekonomian negara, BUMN diharapkan dapat menjadi pemicu bagi geliat perkembangan perekonomian nasional, di tengah gejolak financial yang sedang melanda di berbagai belahan dunia (as)

 

BERITA TERKAIT
Terima Audiensi Forkopi, Gobel Dukung Koperasi Soko Guru Perekonomian
30-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mendukung pembenahan berbagai faktor dalam menentukan masa depan koperasi Indonesia...
Jelang Puasa, Kemendag Harus Stabilkan Harga dan Ketersediaan Minyakita
28-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyatakan keprihatinannya terhadap kenaikan harga Minyakita yang terus berada di...
Jelang Ramadan, Nasim Khan: Pemerintah Perlu Turunkan Harga Minyakita di Pasaran
27-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Sebulan menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok termasuk Minyakita masih tinggi. Anggota Komisi VI DPR RI...
Revisi UU BUMN, Langkah Strategis DPR RI untuk Atasi Tantangan Kinerja dan Tata Kelola
23-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI terus berupaya menuntaskan tantangan soal kinerja dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara...